Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT transportasi Doko Setijowarno mendukung usulan Pemda Bodetabek yang ingin agar penumpang KRL dibatasi.
Djoko menyebut langkah itu bisa menjadi salah satu langkah konkrit untuk menyaring orang yang bermobilitas menggunakan KRL. Dengan demikian, penumpang KRL adalah orang-orang yang memang membutuhkan KRL untuk kebutuhan-kebutuhan penting seperti bekerja, berpergian untuk berobat maupun untuk kebutuhan sehari-hari.
"Iya memang pembatasan itu menjadi salah satu langkah yang positif. Sehingga orang yang memang nggak punya kebutuhan penting, hanya sekadar mau jalan-jalan, mau mengunjungi saudara itu jadi tidak boleh naik KRL," kata Djoko kepada Media Indonesia, Senin (11/5).
Djoko menegaskan ketentuan itu bisa dilakukan di seluruh jam operasional terutama jam-jam sibuk. Sebab, dalam keadaan KRL yang cukup lengang saat ini, banyak juga yang memanfaatkan momen itu untuk bepergian menggunakan KRL dengan alasan jenuh di rumah.
"Saringannya harus ketat baik di jam sibuk maupun jam reguler. Tapi terutama sekali di jam reguler. Karena tidak menutup kemungkinan ada warga iseng, karena bosan di rumah lalu dia ingin jalan-jalan keluar," paparnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga harus benar-benar dijalankan oleh swasta maupun pengusaha. Para pengusaha harus benar-benar menyaring para pekerjanya sehingga surat tugas yang diperlukan pun dikeluarkan dengan tepat.
"Perusahaan bisa menjadikan ini kesempatan untuk betul-betul menyaring mana karyawan yang memang benar-benar dibutuhkan. Karena dari jumlah surat tugas itu nantinya akan ketahuan berapa jumlah karyawan yang masih beraktivitas di kantor sementara ada kewajiban menerapkan physical distancing," tandasnya.
Sebelumnya, dalam rakor yang dilakukan oleh Pemda Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), sejumlah kepala daerah menghendaki adanya pembatasan penumpang KRL untuk mengurangi mobilitas warga.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pihaknya akan menerbitkan aturan yang mewajibkan para pekerja yang harus menggunakan KRL memiliki surat tugas dari perusahaan.(OL-4)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Jumlah korban tewas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Menhub pastikan santunan Jasa Raharja.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan proses pemulihan layanan kereta api jarak jauh terus berjalan.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, usulan tersebut lahir dari semangat perlindungan terhadap perempuan.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pengamanan seluruh perlintasan kereta api, termasuk yang tidak resmi, guna mencegah kecelakaan berulang.
USAI kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, PT KAI Daops 8 Surabaya terus berbenah dalam menata perlintasan.
Polda Metro Jaya memeriksa sopir taksi GreenSM dan menjadwalkan pemeriksaan masinis terkait tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved