M Taufik Tuding Sri Mulyani Buat Hoaks Soal Bansos DKI

KEMARIN, Kamis (6/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab terkait bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta ramai diberitakan.

Menurut Sri Mulyani, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Sri Mulyani mengaku mendapatkan laporan itu dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus politikus Partai Gerindra M Taufik membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut.

Baca juga: Balas Omongan Menkeu, Anies: Kami Lebih Dulu Bagikan Bansos

"Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100% tidak sesuai fakta alias hoaks," kata Taufik dalam keterangan resminya, Kamis (7/4).

Faktanya, kata dia, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan bansos kepada warga Ibu Kota yang terdampak covid-19 ketimbang pemerintah pusat.

Hal itu, menurutnya, harus diluruskan dulu. Bukan hanya lebih dahulu memberikan bantuan sosial, Pemprov DKI bahkan, kata Taufik, paling siap menghadapi pandemi covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

"Catat itu dan Menkeu Sri Mulyani harus tahu. Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar. Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya?" tanya Taufik.

Ia pun meminta pemerintah pusat tidak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI.

"Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," tegas Taufik.

Ia justru berpendapat pemerintah pusat harus mengapresiasi dan berterima kasih kepada kepala daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemi covid-19 di daerah dengan baik.

"Jangan sampai ada kompetisi tidak sehat antara pemerintah pusat dengan kepala daerah," tukasnya.

Untuk anggaran bansos, Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta Yayat Duhiyat dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5) memastikan Pemprov DKI menyediakan Rp747 miliar untuk pengadaan paket sembako bansos.

Saat ini, sudah 50% anggaran yang dicairkan untuk penganggaran 2 tahap penyaluran bansos sebesar Rp373.750.000.000.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Pemprov DKI telah lepas tangan dalam menganggarkan bantuan sosial kepada 1,1 juta KK. Menurutnya, anggaran bansos itu diserahkan pada pemerintah pusat melalui mekanisme APBN. (OL-1)