Ombudsman Minta Pemprov DKI Salurkan Bansos Tahap 2

PELAKSANAAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta telah diperpanjang. PSBB tahap dua berlaku mulai 24 April hingga 22 Mei, melanjutkan PSBB tahap 1 yang berlangsung pada 10-23 April.

Meski PSBB telah diperpanjang dan mulai berjalan, Pemprov DKI justru menunda pencairan bantuan sosial (bansos) dengan alasan memperbaiki data dan baru akan membagikannya menjelang lebaran. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyayangkan hal tersebut.

Terlepas dari kesalahan penyaluran yang mencapai 1,6% dari total bansos yang dibagikan kepada sebanyak 1,2 juta KK, bansos tahap 2 harus tetap disalurkan.

Baca juga: Langgar PSBB, 168 Pabrik di DKI Disegel

"Apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI di tahap 1 itu sudah sangat baik. Meskipun ada kesalahan mendekati 2% itu bisa dikatakan masih wajar. Menurut saya, lakukan saja penyaluran bansos sambil terus memperbaiki data dan dua-duanya berjalan paralel," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).

Selain itu, Pemprov DKI juga beralasan saat ini sedang diadakan penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial. Teguh memandang meski demikian, Pemprov DKI tetap bisa menyalurkan bansos tahap 2.

Teguh beralasan target sasaran penerima bansos dari Kemensos berbeda dengan Pemprov DKI.

"Misal, dia adalah penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan). Setelah dia dapat dari Pemprov, dia tidak dapat lagi dari Kemensos. Jadi meski basis datanya sama, targetnya bisa tetap dibedakan. Jadi harusnya Pemprov DKI tetap salurkan saja," jelas Teguh.

Penyaluran bansos dari pemerintah pusat juga tidak bisa menjamin 100% tepat sasaran. Ia khawatir masih banyak warga yang tidak tersentuh bansos justru akan membuat kepatuhan terhadap PSBB menurun.

"Saya khawatir bila ditunda dan masih banyak warga yang belum mendapat bantuan justru mendorong mereka nekat keluar rumah mencari penghasilan. Ini justru berbahaya karena bisa meningkatkan risiko penularan covid-19," tegasnya. (OL-1)