Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 bakal digelar.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan jajaran Sekretariat DPRD untuk menyiapkan teknis pelaksanaan sidang tersebut secara daring.
"Sidang pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 melalui aplikasi," ungkap Prasetyo dalam akun media sosialnya @PrasetyoEdi_, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurut Prasetyo, bakal ada sejumlah poin penting yang nantinya disampaikan mengenai pembangunan Jakarta ke depan di tengah himpitan perekonomian karena pandemi korona.
Baca juga: Anies Sebut Tempat Isolasi Harus di luar Kawasan Padat
"Saya berharap Musrenbang DKI Jakarta tahun ini berhasil mewujudkan seluruh aspirasi warga yang akan dikolaborasikan dengan program kerja pemerintah," jelas Prasetyo.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan pertemuan tatap muka Musrenbang tingkat kota/kabupaten. Sebagai gantinya, Musrenbang dilakukan secara daring pada (8/4) lalu.
Musrenbang melalui telekonferensi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersiap hadapi krisis ekonomi yang berpotensi hadir selama dan setelah wabah covid-19. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal memanggil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved