Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sejak Kamis (9/4) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mendistribusikan bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak covid-19 pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pada Selasa (21/4), bansos didistribusikan di 18 Kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
"Total paket yang didistribusikan sebanyak 92.269 paket. Pemprov DKI Jakarta berupaya maksimal agar distribusi bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Selasa (21/4).
Baca juga: Pemprov DKI Gembira Presiden Jokowi Larang Warga Mudik
Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok (beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus), masker kain 2 pcs, dan sabun mandi 2 batang. Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bansos ini.
Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. (OL-14)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpesan kepada Anies Baswedan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global
Hal itu memungkinkan, kata Lili, jika partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) solid atau bersatu hanya untuk mengusung satu pasangan calon.
Kabar mengenai duet pasangan tersebut termasuk nama Raffi Ahmad yang didapuk berpasangan dengan kader partai juga sudah didengar oleh PSI. Tapi hal itu dibantah.
Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung
Pengguna dapat memantau kondisi jalanan dan cuaca secara real-time, gratis dan praktis hanya lewat smartphone mereka.
Perubahan status DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta perlu menjaring aspirasi yang luas
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved