Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Panitia pemilihan (panlih) wakil gubernur (wagub) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk membatasi peserta yang hadir dalam agenda sesi penyampaian visi misi calon wakil gubernur (cawagub) pada Jumat (3/4).
"Masing-masing fraksi diwakilkan satu orang. Jadi, ada sembilan orang. Lalu ditambah dua calon wagub yang hadir, panlih dan ada satu moderator untuk bantu mengatur jalannya tanya jawab," ujar Ketua Panlih dari Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah saat dihubungi, Jakarta, Rabu (1/4).
Saat ini pihaknya tengah menyiapkan layout ruangan karena dalam sesi tersebut bakal menggunakan teknologi jarak jauh atau teleconference.
"Itu nanti kita undang (dua cawagub) ke ruangan steril. Kita siapkan kamera dan koneksi internet. Mungkin akan menggunakan bantuan teknologi. Nah, dari situ kita bisa streaming untuk bisa disaksikan," jelas Farazandi.
Baca juga: Pemilihan Wagub DKI Beraroma Politis
Ia menambahkan karena tidak semua anggota dewan diundang, maka mereka bisa melihat melalui streaming tersebut.
"Anggota dewan bisa nonton dari channel yang sudah disediakan. Nanti juga kita usahakan ini nanti untuk umum juga. Jadi, masyarakat dan media bisa nonton langsung dari situ," ujar Farazandi.
Farazandi menuturkan durasi untuk pelaksanaan sesi penyampaian visi misi dan tanya jawab juga dibatasi maksimal tiga jam.
Panlih, katanya sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk mendukung penyediaan peralatan yang digunakan dalam teleconference tersebut. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved