Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok menargetkan proses pengambilan tilang di instansinya tak membutuhkan waktu lama. Dalam rentang waktu 1 hingga 5 menit, para pelanggar lalu lintas sudah dapat mengambil tilang.
"Kurang dari 5 menit bisa untuk mengambil dan membayar langsung," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Yudi Triadi kepada Media Indonesia di kantornya, Kamis (6/2).
Hal ini, ungkap Yudi, sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Sekaligus meningkatkan kinerja instansinya dengan mempercepat waktu pengambilan tilang.
Yudi mengingatkan, jika masih ada masyarakat yang mengeluh dan merasa proses pengambilan tilang lama dan mahal. Kemungkinan besar karena tidak melakukannya sendiri.
"Mahal dan lamanya itu karena campur tangan pihak ketiga, kami minta jangan melalui pihak perantara karena jelas pasti biaya lebih mahal," kata Yudi.
Pihaknya, jelas Yudi, tengah menuju zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK-WBBM) tahun ini. Kejaksaan Negeri Depok akan berupaya maksimal meningkatkan pelayanan kepada publik, khususnya pencegahan korupsi.
Langkah ini sebagai respon yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Dia mencontohkan, dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayananan publik, pihaknya menyekat kantor dan semua ruangan ditata dengan cat putih. Juga menambah ruangan dengan membangun gedung di lahan kosong yang berada di belakang kantor kejaksaan.
"Gedung belakang untuk pelayanan dan penyimpanan barang bukti dan rampasan dari kejahatan. Sedangkan gedung samping untuk pelayanan pengambilan tilang," ucapnya.
Selama ini loket pengambilan tilang berada dibagian pojok depan kantor kejaksaan. Kondisinya, ungkap Yudi, memprihatinkan.
Adapun barang rampasan seperti mobil dan motor di samping kantor kejaksaan, sebagian lagi di kantor lama di Jalan Siliwangi, Pancoranmas.(OL-13)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved