Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMBATASAN parkir dengan pelat nomor ganjil genap di kawasan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk telah diterapkan mulai 31 Januari.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan setelah diterapkan sepekan, volume kendaraan yang melintasi wilayah itu berkurang 33%.
"Evaluasi kami secara keseluruhan terjadi penurunann 33% volume kendaraan," ungkap Syafrin saat dihubungi, Kamis (6/2).
Dengan demikian, kebijakan itu telah efektif menertibkan lalu lintas di lokasi. Syafrin pun sudah menyosialisasikan kebijakan kepada warga dan pengusaha yang sehari-hari beraktivitas di sana.
"Oh sudah. Kita sudah menyosialisasikan ke warga di sana dan semua sudah setuju," tuturnya.
Baca juga: Langgar Parkir Ganjil Genap, Dishub DKI: Langsung Derek!
Ia menjelaskan adanya parkir ganjil genap di wilayah itu bermula dari laporan masyarakat yang tinggal di wilayah itu maupun yang beraktivitas di sana.
"Itu kan kawasan bisnis, banyak lalu lalang kendaraan di sana. Banyak keluhan parkir mobil kerap sembarangan dan di trotoar. Bahkan ada yang parkir sampai tiga lajur dan itu sangat dikeluhkan. Akhirnya kami batasi dengan menerapkan ganjil genap sesuai tanggal yang berlaku," terangnya.
Ada 6 lokasi parkir di Jalan Gajah Mada dan 4 parkir di Jalan Hayam Wuruk yang seluruhnya bersistem on street dikenakan kebijakan ganjil genap sejak 31 Januari.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
DPRD mendesak Dishub DKI harus menyosialisasikan dengan optimal aturan-aturan untuk pengelolaan parkir termasuk di lahan pribadi warga.
PERSOALAN parkir liar seakan tidak pernah hilang di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Upaya sterilisasi dari parkir liar masih belum juga membuahkan hasil maksimal.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengakui, banyak lokasi parkir liar di Ibu Kota yang belum sepenuhnya tertangani dengan baik
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Dinas Perhubungan menerapkan tarif disinsentif di sepuluh lokasi parkir milik Pemprov DKI Jakarta bagi kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi
Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat secara resmi meluncurkan kebijakan parkir berlangganan bagi lapisan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved