Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TRASE Lintas Raya Terpadu (LRT) Pulogadung-Kebayoran Lama diketahui berhimpitan dengan Moda Raya Terpadu (MRT) koridor Barat-Timur dengan rute Ujung Menteng-Kalideres hingga sepanjang 14 km. Rute LRT Pulogadung-Kemayoran yang lebih lanjut disebut rute 'Blue Line' itu memiliki panjang rute 19,8 km.
Kementerian Perhubungan sudah menyatakan tidak menyetujui trase LRT yang akan dibangun Dinas Perhubungan DKI dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sehingga meminta ada penyesuaian.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo akan mencari alternatif rute untuk menyesuaikan dengan trase MRT koridor Barat-Timur.
"Menyesuaikan dengan rute. Sebenarnya pola transportasi makro ada penanda LRT untuk Blue Line dan Green Line. Ini dia yang kami lihat kembali untuk itu yang kami hidupkan," ungkap Syafrin di Balai Kota, Rabu (5/2).
Ia pun menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan rute tersebut yang ditaksir membutuhkan anggaran Rp10 triliun.
"Tetap lanjutkan, kebutuhan untuk angkutan umum massal sangat tinggi," tuturnya.
Baca juga: 2020, MRT Jakarta Targetkan 100 Ribu Penumpang Per Hari
Pemenuhan transportasi berbasis rel menurutnya wajib diupayakan karena akan menjadi dasar bagi transportasi publik.
Sebelumnya, Dishub DKI berencana memulai pembangunan LRT Pulogadung-Kebayoran Lama sepanjang 19,8 km dengan kebutuhan dana Rp10 triliun. Tahun ini dianggarkan dana di APBD DKI sebesar Rp154 miliar untuk pembebasan lahan.
Usul pembangunan LRT ini ditentang oleh Kemenhub karena trasenya berhimpitan dengan MRT rute Ujung Menteng-Kalideres yang ditargetkan dibangun 2024. Sebab, meski dibangun empat tahun lagi, trase MRT koridor barat-timur itu sudah matang studi kelayakan dan desainnya sejak 2013 silam dibantu oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).(OL-5)
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian titik perhentian bus.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Penerapan tarif normal LRT Jabodetabek ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.
Pembangunan berbagai sarana transportasi terus berlanjut, salah satunya Light Rail Transit (LRT) Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, mengungkapkan upaya mereka untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved