Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JURU bicara DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, menuturkan pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan terkait proyek revitalisasi Monas. Pihaknya mempertanyakan keberadaan kontraktor yang memenangkan lelang yakni PT Bahana Prima Nusantara.
"Kami meminta teman-teman di KPK untuk turun dan memeriksa apakah ada persengkokolan tertentu, yakni kontraktor yang memenangkan nilai fantastis Rp71,3 miliar itu. Sepertinya bukan perusahaaan yang bonafit ya," kata Ernest saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (23/1).
Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengatakan, laporan pihaknya ke KPK terkait kontraktor, baru penemuan awal saja atau seperti gunung es. Sebagai anggota dewan, ingin memastikan proses pengerjaan proyek revitalisasi Monas dengan benar dan sesuai prosedur.
"Komitmen kami untuk kawal proses penganggaran dan mengawasi sebagai anggota dewan. Pengadaan pelelangan ini harus diawasi," ujar Idris.
"(Soal kontraktor) bukan tentang mumpuni atau tidak. Ini masalah administrasi kan, kalau administrasinya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya ini jadi masalah juga," tuturnya.
Baca juga: Tak Temukan Alamat Kontraktor Monas, PSI Desak KPK Bertindak
Menurut anggota Tim Advokasi PSI, Patriot Muslim, pengerjaan proyek tersebut menjadi tanda tanya terlebih soal kontraktor yang memenangkan lelang.
Terkuak, PT Bahana Prima Nusantara menyewa kantor virtual di lokasi tersebut. Beredar kabar kantor asli PT Bahana Prima Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat. Namun, setelah ditelusuri berbagai pihak dan media, tidak juga ditemukan lokasi sebenarnya perusahaan tersebut.
"Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya? Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang," kata Patriot.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PEMERINTAH menyiapkan Tim Koordinasi Nasional Vokasi dalam mewujudkan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Menurut Hari, keterlambatan disebabkan oleh longsoran. Sehingga, untuk mengatasi adanya tanah yang longsor dibutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk memondasi.
Lokananta merupakan studio rekaman yang sarat dengan sejarah musik Nusantara sejak 1956.
"Saya titip pesan supaya bukan hanya bangunan fisik saja yang memang sangat cantik interiornya, melainkan juga semangat, strategi, komitmen cara kerja harus diubah," ujar Jokowi.
"Kami menargetkan pengerjaan proyek ini bisa selesai sebelum masa kontrak berakhir pada Januari 2023 sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata heritage,"
Revitalisasi permukiman yang diberi nama Kampung Gembira Gembrong itu juga mengedepankan konsep ruang terbuka bagi warga. Permukiman sebelumnya bernama Pasar Gembrong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved