Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI D DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) untuk mengklarifikasi proyek penataan kawasan Monumen Nasional.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menyebut hal-hal yang ingin diketahui di antaranya seperti proses pembangunan, detail anggaran serta kejelasan mengenai kontraktor.
"Kita di Komisi D itu memanggil Dinas Citata untuk memberikan penjelasan tentang ini, hari Rabu, besok. Kita sudah layangkan undangannya hari Senin, meeting-nya kalau tidak salah jam 10.00 WIB," ungkap Justin saat dihubungi, Selasa (21/1).
Hal yang dipersoalkan mengenai pembangunan yang dilanjutkan hingga tahun ini. Padahal anggaran diajukan untuk single year yang mengharuskan proyek selesai dalam tahun yang sama dengan penandatanganan kontrak.
"Saya kurang tahu ada adendum atau perpanjangan atau tidak. Tapi ini harus dipertanyakan apakah anggaran sudah dibayarkan apa tidak, karena pengerjaan kan belum selesai. Lalu termin pembangunannya seperti apa," tuturnya.
Baca juga: Revitalisasi Monas Picu Masalah
Justin yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ingin mengetahui detail proses lelang. Sebab dalam pagu anggaran penataan kawasan Monas yang diajukan pada APBD 2019 terlampir nilai proyek Rp147 miliar. Sementara, penawaran pemenang lelang Rp64 miliar. Dinas Citata pun menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp71,3 miliar.
"Saya tidak bisa berkomentar banyak itu karena kita belum tahu dia anggaran segitu untuk pembangunan per fase atau apa," tegasnya.
Sebelumnya, muncul polemik terhadap penataan kawasan Monas yang menelan anggaran Rp71,3 miliar dan menebang sebanyak 190 pohon. Komisi B DPRD DKI Jakarta tidak merestui terhadap penebangan 190 pohon itu.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PEMERINTAH menyiapkan Tim Koordinasi Nasional Vokasi dalam mewujudkan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Menurut Hari, keterlambatan disebabkan oleh longsoran. Sehingga, untuk mengatasi adanya tanah yang longsor dibutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk memondasi.
Lokananta merupakan studio rekaman yang sarat dengan sejarah musik Nusantara sejak 1956.
"Saya titip pesan supaya bukan hanya bangunan fisik saja yang memang sangat cantik interiornya, melainkan juga semangat, strategi, komitmen cara kerja harus diubah," ujar Jokowi.
"Kami menargetkan pengerjaan proyek ini bisa selesai sebelum masa kontrak berakhir pada Januari 2023 sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata heritage,"
Revitalisasi permukiman yang diberi nama Kampung Gembira Gembrong itu juga mengedepankan konsep ruang terbuka bagi warga. Permukiman sebelumnya bernama Pasar Gembrong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved