Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah angkat bicara soal gugatan class action yang diajukan Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020. Gugatan itu secara resmi sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/1) sore.
Menurutnya, jajaran Gubernur Anies Baswedan sudah bergegas menolong korban banjir.
"Kami dari malam tahun baru kan di situ, saya di situ. Kami dari subuh sudah bekerja secara sistemik. Seluruh organ-organ pemerintah DKI dikerahkan (menangani korban banjir)," ujar Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (14/1).
Baca juga: Pemprov DKI Siap Hadapi Gugatan Class Action Korban Banjir
Adapun jumlah kerugian warga yang terdampak banjir diketahui mencapai Rp42,3 miliar dengan 243 orang yang mengajukan gugatan. Saefullah menampik pemerintah provinsi (pemprov) telat merespon penanganan korban banjir.
Juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020, Azas Tigor Nainggolan, menilai Gubernur Anies Baswedan lalai menangani banjir di ibu kota.
"Kalau soal keahlian orang dalam hak-hak hukum, itu bukan persoalan kami. Yang jelas kami Pemprov, dipimpin Pak Gubernur (Anies), merespon bencana ini dengan waktu yang sangat singkat," ungkapnya.
"Singkat, cepat, seluruh aktivitas-aktivitas perdagangan, transportasi bisa berfungsi seperti sediakala. Jadi indikatornya itu," tukas Saefullah.(OL-5)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved