Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIRJEN Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk melakukan pendataan dan penggantian dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat bencana banjir secara gratis.
"Langkah kami dari Dukcapil pascabencana adalah pendataan dan penggantian dokumen. Semua gratis. Bisa diurus kolektif lewat RT/RW atau diurus pribadi. Kami lebih senang kolektif lewat RT/RW," kata Zudan dalam pernyataan tertulis, Jumat (3/1).
Pihaknya pun menargetkan penggantian dokumen kependudukan dapat selesai dalam dua minggu bagi daerah yang bencana banjirnya massif. Sementara, dokumen kependudukan bagi daerah yang sedikit bencananya dapat rampung dalam waktu satu minggu.
Baca juga: Restorasi Arsip Korban Banjir, ANRI Pastikan Data Dirahasiakan
Instruksi tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil baik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan seluruh Indonesia. Langkah Dukcapil tersebut dilakukan seperti kondisi pascabencana sebelumnya, misalnya gempa di NTB, tsunami di Banten dan Lampung, dan lainnya.
"Pascabencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang, rusak tersebut dengan gratis. Kami dari pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut," tuturnya.
Kemarin (2/1), kata Zudan, pihaknya telah melakukan pendataan dokumen kependudukan di wilayah Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.
"Biasanya yang banyak ganti itu E-KTP, KK, dan akta lahir," tandasnya. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved