Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino menganggap perayaan Natal kali ini berjalan aman dan menjadikan kolaborasi yang baik antara warga Jakarta dengan pemerintah dalam menangani masalah.
"Semangat kebersamaan ini dapat menjadi awal dari semangat kolaborasi antara pemerintah dengan warga. Pemprov DKI dan jajaran Forkompinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sangat baik menjadikan Natal 2019 berjalan lancar dan hikmat," ujar Wibi melalui pesan singkat, di Jakarta, Rabu (25/12).
Menurut Wibi, Gubernur DKI Anies Baswedan beserta jajaranya berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Pihaknya juga menganggap penanganan keamanan saat Natal kali ini baik dan aman.
"Masalah apapun bila kita sama sama memiliki rasa dan semangat, pasti bisa diselesaikannya. Intinya kembali ke nawaitu (niat)-nya," kata Wibi
"Atas nama Fraksi Nasdem DKI, saya mengucapkan selamat natal untuk umat Nasrani," tandasnya. (A-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved