Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta pemerintah provinsi (pemprov) mencopot lurah Jelambar beserta oknum lain yang terlibat dalam kejadian petugas honorer masuk got saat tes fisik perpanjangan kerja.
"Ini bukan yang pertama ya, sudah ada kejadian di tempat lain juga. Copot semua lurah, sekretaris kelurahan (sekel), kepala seksi yang terlibat atau perpanjangan juga," tegas Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (16/12).
Beredarnya video soal tenaga honorer atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Jelambar yang diminta untuk menceburkan diri ke got menuai kecaman publik. Hal itu dianggap tidak pantas dilakukan.
"Harus ada tindakan tegas kepada oknum yang mempunyai ide plonco untuk perekrutan PPSU yang baru," tukas Prasetyo.
Baca juga: Pemprov DKI Pecat PNS yang Instruksikan PJLP Nyebur Got
Lain halnya dengan Prasetyo, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto menganggap tes fisik memang diperlukan bagi para calon tenaga lapangan seperti Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorang (PJLP). Tujuannya, agar pegawai kontrak tersebut tidak kaget dengan kondisi lapangan.
"Jika itu dilakukan sebagai upaya orientasi lapangan memperkenalkan dunia pekerjaan mereka nanti, menurut saya sah-sah saja. Melatih mental bekerja yang spartan dan tak kenal medan kerja, karena tugas PPSU menuntut mereka bisa diterjunkan ke semua titik basah dan kering," tutur Purwanto.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kebutuhan darah di Jakarta mencapai 1.000 hingga 1.200 kantong. Dengan adanya kegiatan donor ini dipastikan stok darah akan tetap terjaga.
Kepolisian Sektor (Polsek) Palu Barat bersama Komando Rayon Militer (Koramil) mengintensifkan patroli menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Saut Maruli sebagai Lurah Ancol dinilai tidak memberikan teladan yang baik. Padahal sebagai ASN, lurah harusnya memiliki akhlak dan moral yang baik serta menjadi contoh bagi bawahannya.
Camat Pademangan, Didit Mulyadi memastikan 60 PPSU Kelurahan ancol kembali bekerja pada Selasa (20/2).
PULUHAN petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Ancol menggelar aksi banting sapu dan mogok kerja di Jalan Lodan Raya, Senin (19/2).
Penyesuaian dilakukan karena anggaran nilai gaji PJLP masih menggunakan angka UMP 2023 yakni Rp4,9 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved