Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RANCANGAN APBD DKI untuk tahun anggaran 2020 rencananya disahkan, Selasa (11/12).
Bila nilainya tidak berubah, maka sesuai dengan pengajuan RAPBD, yakni Rp87,95 triliun.
"Ya rencananya besok paripurna pengesahan jam 1 siang," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Baca juga: Anies Mengeluh Kendala Pembangunan Jakarta Karena Unsur Politis
Bila APBD 2020 disahkan besok, Pemprov DKI dan DPRD akan terhitung dalam pembahasan. Awalnya Pemprov menargetkan pengesahan APBD pada 30 November.
Namun, adanya revisi angka Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 serta adanya masa transisi selepas Pemilu 2019 membuat target pengesahan APBD 2020 diperbarui menjadi 11 Desember.
"Ya tepat waktulah kita. Yang kemarin kan tidak memikirkan adanya transisi itu. Lalu dari Pemprov juga ada revisi. Kita tetapkan 11 Desember dan bisa," ungkap politikus PDIP itu.
Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp95 triliun dalam KUAPPAS 2020. Namun, angka itu direvisi menjadi Rp89 triliun.
Angka itu kembali direvisi sehingga menghasilkan angka Rp87,95 triliun. Angka ini naik sebesar Rp1,15 triliun dari APBD tahun ini sebesar Rp86,89 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyebut revisi disebabkan adanya perubahan proyeksi pendapatan. Tidak turunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya untuk triwulan 4 disinyalir menjadi salah satu pertimbangan direvisinya angka KUAPPAS. (OL-8)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved