Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI D DPRD DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta sepakat untuk memangkas anggaran pembangunan trotoar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2020.
Anggaran pembangunan trotoar dipangkas Rp204 miliar dari usulan awal senilai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, anggaran pembangunan trotoar yang disetujui pada 2020 sebesar Rp996 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, awalnya untuk mengefisiensi anggaran, pihaknya memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan trotoar pada dua paket.
Pembangunan trotoar yang dibatalkan pada paket satu yakni Jl Suprapto dan Jl Kebon Sirih. Sementara yang dibatalkan pada paket dua yakni Jl Balap Sepeda.
Baca juga: Soal Aibon, BK DPRD DKI belum Putuskan Nasib William PSI
"Paket satu kami efisiensi, kami kurangi sekitar Rp152,4 miliar, kemudian paket dua dikurangi total Rp51,6 miliar. Jadi total efisiensi senilai Rp204 miliar," ujar Hari dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).
Komisi D DPRD DKI menyetujui usulan Dinas Bina Marga.
"Setuju ya? Berarti penurunan Rp204 miliar, baik, kami setujui," kata Wakil Ketua Komisi D, Nova Harivan Paloh, sambil mengetuk palu.
Dalam rapat sebelumnya, Komisi meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta memangkas anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp1,2 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Sebab masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membutuhkan anggaran untuk program yang lebih prioritas. (OL-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PKL yang mendapatkan kartu kuning akan dibawa ke pengadilan (tipiring). Tipiring dilakukan guna memberikan soft terapi pada pedagang.
Daniel, seorang wisatawan asal Spanyol, Minggu (9/6) malam, dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di lubang trotoar atau gorong-gorong di Jalan Gorontalo, Labuan Bajo.
Harus ada penetapan secara bersama dalam penempatan hewan kurban yang tidak mengganggu masyarakat.
Dinas Perhubungan DKI menegaskan trotoar didesain melandai untuk memudahkan pejalan kaki mengakses trotoar dan bukan untuk motor.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), optimistis pekerjaan proyek tahun 2023 selesai tepat waktu.
Warga Depok mengeluhkan berubahnya fungsi trotoar Jalan Margonda kini berubah fungsi menjadi tempat parkir sepeda motor dan mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved