Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah menyebut revitalisasi trotoar oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI menambah kemacetan Ibu kota. Ia menceritakan pengalaman dirinya yang terjebak macet akibat pelebaran trotoar.
"Saya 10 tahun lebih jalan dari Sunter ke Kebon Sirih. Saya selalu lewat di depan RS Gatot Subroto hampir tiap hari. Tidak pernah dalam sejarah selama 10 tahun ini macetnya sampI di ujung depan Senen. Ini apa dampak bangunanya atau apa. Karena ini kan jalan dipersempit. Tambah macet," jelas Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/11).
Ida lalu mempertanyakan program yang dibuat Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, yang harus menjadi prioritas program DKI ialah pengendalian banjir. Adapun usulan anggaran revitalisasi trotoar yang diajukan Dinas Bina Marga mencapai Rp1,2 triliun.
"Saya gak tahu pak gubernur programnya (prioritasnya) apa. Kok justru program prioritas dia trotoar? Sebentar lagi kan banjir nih, kenapa tidak konsentrasi bahwa waduk itu memang segera diperbaiki. Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Kalau saya bilang konsep pak Gubernur bikin trotoar ini bikin tambah macet," tegas Ida.
Baca juga: Anies:Macet Disebabkan Motor, Bukan karena Pelebaran Trotoar
Komisi D sendiri belum menyepakati usulan anggaran yang terbilang fantastis itu. Besok, kata Ida, pihaknya akan meninjau langsung trotoar yang sedang dilakukan pelebaran.
"Ini kan masyarakat masih banyak yang kontranya ya dibandingkan pronya. Kami masih menerima masukan dari para pakar tata kota terkait ini. Karena memang secara pribadi mereka menyampaikan kepada kami bahwa mereka keberatan (revitalisasi trotoar)," kata Ida.
Anggota DPRD lainya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Matnoor Tindoan menanyakan kepada Hari Nugroho. Apakah pelebaran trotoar mengambil badan jalan raya atau tidak. Pasalnya, pelebaran trotoar di kawasan Cikini malah membuat macet.
"Pak Kadis (Hari Nugroho) terhadap pelebaran trotoar ini mengambil badan jalan tidak? Ada kajianya enggak? Jangan sampai ini jadi persoalan baru. Kalau tidak mengambil badan jalan, tidak masalah itu," kata Matnoor. (OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PKL yang mendapatkan kartu kuning akan dibawa ke pengadilan (tipiring). Tipiring dilakukan guna memberikan soft terapi pada pedagang.
Daniel, seorang wisatawan asal Spanyol, Minggu (9/6) malam, dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di lubang trotoar atau gorong-gorong di Jalan Gorontalo, Labuan Bajo.
Harus ada penetapan secara bersama dalam penempatan hewan kurban yang tidak mengganggu masyarakat.
Dinas Perhubungan DKI menegaskan trotoar didesain melandai untuk memudahkan pejalan kaki mengakses trotoar dan bukan untuk motor.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), optimistis pekerjaan proyek tahun 2023 selesai tepat waktu.
Warga Depok mengeluhkan berubahnya fungsi trotoar Jalan Margonda kini berubah fungsi menjadi tempat parkir sepeda motor dan mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved