Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menambah jumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang akan direvitalisasi. Sebelumnya, revitalisasi sudah dilakukan pada JPO GBK Senayan, JPO Polda Metro Jaya dan JPO Pasar Minggu dengan fasilitas yang ramah lansia dan disabilitas hingga diberi penerangan atau tata cahaya yang apik.
Selanjutnya ditargetkan masih ada empat unit JPO yang akan direvitalisasi. Revitalisasi ini tidak menggunakan APBD melainkan dana anggaran penambahan Kofisien Lantai Bangunan (KLB).
"Nah, itu nanti kita pakai anggaran yang itu, dana KLB," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Senin (11/11).
Ia menyebut empat titik JPO yang akan direvitalisasi ialah di depan Hotel Le Meridien, depan Menara Indofood, JPO Dukuh Atas dan satu titik di depan kawasan Semanggi atau Unika Atmajaya.
Baca juga: Selain Buka Atap, JPO depan Le Meridien bakal Diberi Lift
Beberapa titik JPO seperti di depan Hotel Le Meridien dan Dukuh Atas akan diberikan elevator.
"Ada beberapa yang akan kita pakaikan lift salah satunya Le Meridien dan Atmajaya. Di sana demandnya tinggi sekali. Semenjak atap dibuka lumayan bertambah," ungkapnya.
JPO akan diperlebar dari 2,5 meter menjadi 5 meter serta diberikan tata cahaya lampu yang menarik. Hari menegaskan program revitalisasi JPO akan terus berlangsung hingga Maret 2022.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved