Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Bina Marga DKI Jakarta tidak hanya membuka atap untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho juga bakal memberikan fasilitas elevator bagi JPO tersebut. JPO yang akan dilengkapi sarana elevator itu berada di depan Hotel Le Meridien.
"Rencananya yang di depan Le Meridien, di Karet, itu kan demandnya tinggi. Kemudian strukturnya memang agak goyang jadi kita perkuat. Kita perkuat strukturnya sekalian kita lebarkan, nanti lebarnya dari 2,5 meter menjadi 5 meter," kata Hari saat dikonfirmasi, Senin (11/11).
Revitalisasi JPO juga memberikan tata cahaya untuk mempercantik seperti yang sebelumnya sudah dilakukan di JPO GBK Senayan.
Baca juga: JPO Tanpa Atap Agar Publik Bisa Menikmati Pemandangan
Sementara itu, jembatan lainnya yang akan dipercantik yakni JPO di depan Menara Indofood. Namun, tidak akan diperlebar. Pun tidak akan diberi fasilitas elevator karena tidak cukup banyak yang melalui JPO tersebut.
Hari menyebut penambahan tata cahaya serta elevator diberikan untuk membuat pejalan kaki yang melalui JPO nyaman. Selain itu, semenjak atap JPO dibuka, jumlah penyeberang semakin banyak. Tidak semua atap JPO akan dibuka.
"Kita lihat dulu kalau menghubungkan dari tempat terbuka ke terbuka ya kita buka. Kalau menghubungkan tempat tertutup ke tertutup ya kita tutup," tegasnya.
Proyek revitalisasi JPO ini ditargetkan berjalan tahun ini hingga 2022.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved