Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap penambahan tim tenyusunan sambutan pidato/makalah dan Kertas Gubernur Anies Baswedan menjadi empat orang adalah tidak wajar.
Menurutnya, hal ini kontradiksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saaat diminta melakukan penghematan dalam anggaran 2020.
"Ini kan tida rasional menurut saya. SKPD yang lain diminta melakukan penghematan, sedangkan aktivitas yang melekat dengan gubernur itu semua bertambah," ungkap Gembong saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: Hasil Survei: Soal Transparansi Informasi, BTP Ungguli Anies
Gembong tidak mempermasalahkan honorium untuk pembuat naskah pidato Gubernur sebesar Rp8,2 juta per bulan. Namun, ia merasa dengan adanya penambahan menjadi empat orang itu berlebihan
"Tidak rasional kalau jumlah. Dua saja lebih dari cukup. Bahwa uangnya dinaikan saya sepakat. Dua tenaga sudah cukup mumpuni. Tidak perlu ditambah jumlahnya," kata Gembong.
Sebelumnya, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI, Mawardi membenarkan bahwa honorarium untuk Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Basweda diajukan sebesar Rp392 juta.
Ajuan anggaran untuk 2020 itu, menurutnya berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 1214 Tahun 2019 soal biaya gaji per bulan untuk penyusun naskah sebesar Rp8,2 juta.
"Kami mengusulkan anggaranuntuk tim penulis naskah itu besarannya mengacu kepada Kepgub. Kami membutuhkan empat orang. Sehingga tercapai nilai pagu Rp392 juta," kata Mawardi. (OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved