Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan membeberkan penemuan ganjil terkait usulan anggaran DKI.
Selain temuan kejanggalan atas lem aibon oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ada sejumlah anggaran yang janggal dengan nilai fantastis tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020.
"Ada (penganggaran) buku folio untuk program wajib belajar sebesar Rp 78,8 miliar. Itu membeli 1.063.287 buah buku, suku dinas pendidikan Jakarta Selatan. Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).
Baca juga: 8 BUMD DKI Ajukan Anggaran Rp11,16 Triliun
Penemuan tersebut, lanjutnya, seharusnya Gubernur Anies Baswedan menindak tegas jajaran birokrasinya.
"Jadi tidak hanya menyalahkan sistem e-budgetingnya, tapi ini ada problem di karakter birokrasinya dia (Anies). Ini ada problem karakter, karakter integritas yang anti korupsi," kata Misbah
"Satu sisi oke leh memperbaiki okelah memperbaiki sistemnya, tapi yang paling penting adalah merubah karakter birokrasi agar tidak korupsi," lanjutnya.
Menurutnya, setiap tahun Gubernur DKI harusnya mengeluarkan standar belanja barang dan jasa. pasalnya, setiap item barang yang mau dibeli sebenarnya sudah diatur dalam kebijakan gubernur itu sendiri.
"Memang ini menimbulkan masalah ketika akumulasi total pembeliannya jadi sangat besar. Kalau kita lihat satu-satu per item sebenarnya masih sesuai, tapi yang jadi pertanyaan setiap pembelian bolpoin saja satuan harganya berbeda2,ada yang per pack, lusin, ada yang pakai penjumlahan dengan jumlah murid di seluruh DKI," kata Misbah.
Usulan anggaran DKI itu memang masih berubah sampai penetapan APBD 2020. Namun, kata Misbah, jika tidak dipantau oleh anggota dewan dan publik, ada kemungkinan potensi perencanaan korupsi terjadi. (OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved