Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
USULAN Penyertaan Modal Daerah (PMD) di Tahun Anggaran 2020 yang diajukan delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp11,16 triliun
PT Jakarta Propertindo mengajukan anggaran sebesar Rp5,17 triliun. Lalu PDAM Jaya mengajukan usulan PMD sebesar Rp1,77 triliun, Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp999,88 miliar dan PT Food Statsiun Tjipinang Jaya Rp150 miliar.
Kemudian, PT Jakarta Tourisindo Rp92,2 miliar, PT MRT Jakarta Rp2,6 triliun dan Perumda Pasar Jaya Rp337,57 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan saat ini masih dilakukan pembahasan dan pendalaman mengenai perlu tidaknya BUMD tersebut diberikan PMD.
"Pembahasan PMD untuk PT Jakarta Torisindo, PDAM Jaya dan PT Jakarta Propertindo akan dilakukan hari ini," kata Aziz di Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: Soal Aibon, PAN DKI: Masih Banyak PR soal Transparansi Anggaran
Pembahas PMD untuk Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya PD Dharma Jaya, PT MRT Jakarta dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sudah dibahas kemarin.
Aziz mengapresiasi kinerja BUMD karena ada kemajuan dalam mewujudkan kinerja Pemprov DKI. Jakpro misalnya sudah menyiapkan rancangan sirkuit untuk balapan mobil listrik Formula E.
"Kita perlu mendukung lagi. Mulai dari pangan bersubsidi, transportasi dan yang menyangkut kehidupan rakyat kecil. Ini perlu diutamakan karena langsung berdampak kepada masyarakat," tuturnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Pemeriksaan rekening partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk transparansi partai politik kepada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved