Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi D dari Fraksi Nasdem, Nova Harivan Paloh mengungkapkan pihaknya menghapus usulan anggaran bibit tanaman pohon sebesar Rp30 miliar. Usulan anggaran itu diajukan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta dalam rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
"Seperti pada rapat kemarin, ada masalah penganggaran bibit pohon sebanyak Rp30 miliar. Itu kami drop (dihapus dalam usulan anggaran)," ungkap Nova di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Badan Kehormatan DPRD DKI Panggil William Terkait Anggaran ...
Menurut Nova, penganggaran bibit pohon masih ada dan belum terserap 100%. Ia mengatakan bahwa Dinas Kehutanan akan membagikan bibit pohon ke sekolah-sekolah.
"Jadi saya tanyakan kemarin, kan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sekarang dengan 1 KTP bisa dapat 25 pohon. Mau bagi bibit pohon ke mana lagi?" kata Nova.
"Mereka (Dinas Kehutanan) bilang ada jenis-jenis tertentu, untuk hiasan dan segala macam. Kami cek di 2019, ternyata anggaran masih banyak di sana. Ya kita drop saja sudah (anggaran Rp30 miliar)," sambungnya.
Komisi D, kata Nova secara detail menyisir satu per satu usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI. Hal itu dilakukan agar anggaran APBD 2020 efektif digunakan.
"Kami perlu memilah juga. Meskipun di Badan Anggaran dibahas lagi. Tapi itu yang penting-penting, vital, dan tidak boleh sembarangan (disepakati). Misalnya ada sesuatu yang kita rasa dicurigai, lalu dipertanyakan dan diperdalam lagi. Kalau tidak memungkinkan kita drop anggarannya. Kita hilangkan," ujar Nova.
Selain usulan anggaran bibit tanaman pohon, pihaknya menolak anggaran jasa konsultan revitalisasi Taman Margasatwa atau kebun binatang Ragunan sebesar Rp75 miliar. (Ins/A-3)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved