Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TAWURAN kembali terjadi di Manggarai, Selasa (29/10) lalu. Tawuran pun sempat mengganggu pengoperasian KRL Commuterline dan KA Bandara yang memiliki perlintasan di kawasan itu.
Masalah sosial yang terus berulang di kawasan yang sama itu dikritisi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono.
"Ini bagaimana tawuran terus terulang? Koordinasi Kesbangpol dengan Biro Tata Pemerintahan bagaimana?" tanyanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).
Ia pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani persoalan tawuran.
Baca juga: Satgas Antitawuran untuk Atasi Tawuran Manggarai
"Apalagi ini sudah mengganggu transportasi massal KRL dan KA Bandara. Ini harus segera dicari akar masalahnya apa dan dituntaskan. Kalau tidak, kasihan orang yang sudah rela naik angkutan umum malah terjadi ini. Nanti dia malah naik angkutan pribadi lagi, repot kita," tukasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak segera duduk bersama berkonsolidasi mencari upaya penanganan jangka panjang.
"Apakah di sana banyak pengangguran atau putus sekolah sehingga dari gesekan-gesekan kecil saja sudah emosi lalu berantem atau seperti apa," tandasnya. (OL-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
TIGA anak di bawah umur berstatus pelajar sekolah menengah atas ditangkap Kepolisian Resor Bogor Kota, Senin (22/7). Kini status ketiganya sudah ditetapkan tersangka.
Seorang siswa SMA tewas tertabrak kereta di Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (18/7) malam. ia tertabrak setelah sebelumnya terlibat tawuran di kawasan tersebut
Unit Reskrim Polsek Ciracas menangkap dua pelaku tawuran di Jalan H Baping, Kelurahan Susukan, Jakarta Timur. Dua pelaku itu menghilangkan nyawa APR, pria berusia 19 tahun.
Polisi membubarkan tawuran remaja di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (16/7). Tujuh remaja diamankan berikut dengan barang bukti seperti molotov, senjata tajam dan lain-lain.
Kegiatan tawuran kerap tidak terbaca polisi karena para pelaku sudah paham dengan kebiasaan para petugas.
Larangan tersebut, tertuang dalam surat edaran Pejabat Wali Kota Padang yang ditujukan kepada kepala sekolah, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved