Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi kebijakan pembangunan trotoar yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pasalnya, menurutnya, pembangunan trotoar membuat badan jalan berkurang sebagian sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Ia pun mempertanyakan koordinasi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang seharusnya mengurangi kemacetan dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta dalam hal pembangunan jalan dan trotoar.
"Koordinasinya bagaimana. Bikin trotoar lebar, saya setuju tapi orang kita belum terbiasa dan malah lalu lintas menjadi tertekan," tegasnya saat menghadiri rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu, Prasetyo juga mengungkapkan belum beresnya pemungutan pajak parkir yang hingga saat ini belum mencapai target.
Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi C dari PDIP Gani Suwondo mengatakan pihaknya menyetujui adanya pembangunan trotoar yang nyaman dan memadai bagi pejalan kaki.
Namun, harus ada penyesuaian yang sepadan dengan lebar dan kondisi jalan masing-masing wilayah. Terlebih lebar jalan di tiap wilayah berbeda tergantung jenis jalannya.
"Saya minta ada penyesuaian," ungkapnya.(OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PKL yang mendapatkan kartu kuning akan dibawa ke pengadilan (tipiring). Tipiring dilakukan guna memberikan soft terapi pada pedagang.
Daniel, seorang wisatawan asal Spanyol, Minggu (9/6) malam, dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di lubang trotoar atau gorong-gorong di Jalan Gorontalo, Labuan Bajo.
Harus ada penetapan secara bersama dalam penempatan hewan kurban yang tidak mengganggu masyarakat.
Dinas Perhubungan DKI menegaskan trotoar didesain melandai untuk memudahkan pejalan kaki mengakses trotoar dan bukan untuk motor.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), optimistis pekerjaan proyek tahun 2023 selesai tepat waktu.
Warga Depok mengeluhkan berubahnya fungsi trotoar Jalan Margonda kini berubah fungsi menjadi tempat parkir sepeda motor dan mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved