Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta berencana meminta kepada stasiun televisi nasional untuk menyiarkan konten lokal hingga 25% dari program yang disiarkan.
Hal tersebut dicetuskan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dalam diskusi bertajuk Konten Lokal Jakarta di Layar Kaca yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta, Kamis (24/10).
"Ingatkan pengelola media televisi untuk tidak lupa memperhatikan konten lokal. Jakarta saya melihat bahwa minim sekali di tv baik TVRI maupun tv swasta lain yang mengedepankan itu. Ketika konten lokal misal Betawi dikemas secara baik tidak kalah menarik. Buktinya, misal ada satu sinetron berbau Betawi rating tinggi tinggal kreativitas seperti apa," kata Taufik, Kamis (24/10).
Menurut Taufik, masih banyak yang bisa digali dan disiarkan terkait budaya Betawi kepada masyarakat luas. Hal itu akan menjadi pengayaan wawasan terutama bagi anak muda agr lebih mengenal budaya negeri sendiri.
"Budaya Betawi bukan sekdar ada lenong, ada ondel-ondel. Tapi banyak cara hidup bagimana orang Betawi, misal menjaga sungai kemudian udara secara baik, bersahabat dengan tetangganya dengan lingkungan. Kalau diangkat permukaan dikemas secara baik tidak kalah baik," ungkapnya.
Penyiaran 25% konten lokal ini bisa diwujudkan melalui perjanjian kerja sama. Namun, ia menegaskan tidak ada sanksi untuk hal itu.
Penyiaran konten lokal tetap diserahkan kepada masing-masing pengelola media sebagai bentuk kesadarannya memajukan budaya lokal. Nantinya KPI DKI akan diminta untuk mengawasi penyiaran konten lokal ini di stasiun-stasiun televisi tersebut.
"Dewan akan mengingatkan soal perjanjian itu kalau perlu harus diingatkan terus," pungkasnya.(OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
KPI membenarkan mendorong adanya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
Dewan Pers bersama konstituen akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal demi pasal dari revisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital.
RANCANGAN Undang-Undang Penyiaran dinilai mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad Heychael
Konten film, serial, hingga siniar yang tayang dalam platform digital bakal diatur dengan munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran.
Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan kepada salah satu peserta Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved