Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STASIUN Manggarai akan dijadikan stasiun terpadu atau hub besar berbasis rel. Di mana kereta jarak jauh, KRL, hingga kereta bandara akan berhenti di Stasiun Manggarai.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pihaknya bersama pemerintah pusat berupaya menata kawasan Manggarai karena diprediksi ada lonjakan kepadatan penumpang.
Salah satunya dengan proyek double track ganda Manggarai-Jatinegara yang dikerjakan Waskita dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Seiring dengan pengerjaan proyek double track tersebut, kata Syafrin, secara paralel disiapkan juga elevated loop line atau pembangunan kereta lingkar layang. Pembangunan itu, kata Syafrin, hanya melewati mulai dari Manggarai, Tanah Abang, Duri, Kota, Kemayoran, Senen, Jatinegara.
"Dengan pola itu tidak akan terjadi penumpukan di sana ya. Begitu terjadi peningkatan (penumpang) kereta melayang itu bisa meningkatkan kapasitas (penumpang)," kata Syafrin di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (18/10).
Baca juga: Organda DKI Sebut Zhong Tong Harus Aman dari Segala Aspek
Begitu juga penataan ketertiban ojek-ojek di sekitar kawasan Stasiun Manggarai. Hal itu akan dikerjakan bersama pemerintah pusat.
"Nah kalau itu termasuk dalam penataan secara menyeluruh," kata Syafrin.
Sementara itu, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, soal ojek yang biasa ngetem di kawasan itu perlu diberikan tempat tersendiri agar tidak menumpuk di depan Stasiun Manggarai dan menimbulkan kemacetan.
"Masalahnya ojek online itu diberikan tempat tersendiri. Itu memang cukup effort (untuk menata Manggarai), karena tidak hanya Dinas Perhubungan saja yang bekerja. Lahan di situ kan ada milik pemerintah pusat," jelas Djoko.
Menurutnya, sekitar 25 hektare tanah di sekitar Manggarai milik pemerintah. Yang bisa saja digusur untuk menata kawasan Manggarai. Ada 23 ribu warga yang menghuni di tanah seluas 25 ha itu. Tidak mudah memang mengubah kawasan Manggarai seperti di Stasiun Gambir misalnya yang memiliki tempat parkir yang luas.
"Bagaimana cara memindahkan (warga) tersebut. Itu menyangkut hal krusial juga," tandas Djoko. (OL-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
PEMERINTAH memastikan akan segera meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy di pekan depan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten terus memperbaiki infrastruktur jalan di wilayahnya.
Jika terbukti ada kawasan tidak sesuai peruntukkannya, harus dikembalikan sesuai fungsinya.
Lokasi kegiatan di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Tim fokus pada konsolidasi tanah.
PENERAPAN kebijakan satu peta (one map policy) dapat mengikis tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan. Dengan kebijakan satu peta, basis yang akan dipakai oleh kementerian/lembaga,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved