Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Fraksi NasDem Jakarta, Nova Paloh angkat bicara soal pengadaan anggaran untuk lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang lebih sebesar Rp1 triliun. Penganggaran sebesar tersebut, menurutnya harus jelas pengalokasianya.
"Sekarang begini dalam satu tahun kan harus ada penyerapan anggaran yang jelas. Anggaran (sebanyak) itu mau dibawa kemana? Apakah sudah ada lokasi yang mau dibangun tentang itu," kata Nova saat dihubungi, Jakarta, Selasa (8/10).
Diketahui, penganggaran untuk RTH termasuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau disebut KUA-PPAS 2020.
Nantinya, dokumen anggaran itu dibuat oleh Sekertaris Daerah (Sekda) untuk disampaikan kepada Kepala Daerah atau Gubernur sebagai pedoman dalam penyusunan APBD
"Anggaran harus jelas. Lahan mana yang mau dialokasikan, mana yang mau dibeli. Kalau ternyata lokasi enggak ada, terus anggaran sudah ada sebesar itu kan ada sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) kedepan," kata Nova.
Nova kemudian mengatakan, penyerapan anggaran DKI lalu tidak mencapai 100%. Dalam KUA-PPAS 2020, selain penganggaran RTH yang dianggap besar, perbaikan rumah dinas Gubernur DKI Anies Baswedan juga mencapai Rp2,4 miliar.
Kemudian, untuk anggaran yang diajukan APBD 2020 sebesar Rp95,99 triliun. Hal ini naik Rp6,9 triliun dari sebelumnya, dimana APBD 2019 menganggarkam Rp89,08 triliun
"Maksud saya jangan (sampai) anggaran besar tapi perencanaan enggak jelas. Kita lihat Jakarta saja sudah sempit begini. Lahan mana (lagi) yang mau dibeli?" tandas Nova. (OL-4)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved