Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEBIJAKAN perluasan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi dengan sistem ganjil genap telah berlangsung selama satu bulan sejak diresmikan 9 September.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu berhasil mengurangi kemacetan dan tingkat pencemaran udara di ibu kota. Hal itu dibuktikan melalui evaluasi kebijakan tersebut yang menyatakan angka kecepatan kendaraan bertambah di ruas-ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap.
"Jadi selama sebulan kemarin untuk peningkatan jumlah penumpang angkutan umum 12% untuk Trans-Jakarta seluruh koridor. Kecepatan kendaraan bertambah dari 25 km per jam menjadi 28,5 km per jam," ungkapnya ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (8/10).
Di samping itu, dari sisi volume kendaraan, jumlah volume kendaraan yang melintas pun berkurang menjadi 29,58%. Angka ini meningkat dari evaluasi uji coba perluasan ganjil genap sebelumnya yang berlangsung pada 12 Agustus hingga 6 September.
Baca juga: Perluasan Ganjil Genap, Penumpang MRT Naik 12%
Saat itu, hasil uji coba memperlihatkan pengurangan volume kendaraan pribadi sebesar 25,14%.
"Kemudian volume lalu lintas penurunannya 29,58% hampir 30%. Ini saya pikir cukup berhasil ya jika dilihat dari penurunan jumlah kendaraan," jelasnya.
Dari sisi kualitas udara untuk PM 2,5 terjadi penurunan yang siginifikan untuk di Kelapa Gading rata-rata 22%.
Sementara itu, pihaknya hingga kini masih menghimpun data pelanggaran sebulan perluasan ganjil genap resmi diterapkan. Data itu akan dihimpun oleh Polda Metro Jaya.
Namun, menurut perkirannya, wilayah Jakarta Selatan menjadi wilayah yang memiliki pelanggar lalu lintas ganjil genap paling sedikit dibanding wilayah lainnya.
"Terlihat Lebak Bulus dan sekitarnya itu paling sedikit," ungkapnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved