Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DARI awal 2019 hingga September ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta Raya menerima sebanyak 500 laporan masyarakat. Tiga laporan terbanyak soal kepolisian, pertanahan, dan pendidikan. "Rata-rata per bulannya mencapai 55 laporan," kata Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Mochamad Arief Wibowo, kemarin.
Terkait dengan berapa lama rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman setelah adanya laporan masyarakat, kata Arief, range waktunya itu 2 x 30 hari dari pelaksanaan tindakan korektif yang dituangkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dan dibuat tiap-tiap perwakilan. "Untuk rekomendasi itu adalah produk terakhir Ombudsman yang ditandatangani oleh ketua Ombudsman (dalam hal ini pusat)," sebutnya.
Namun, pembuatan LAHP itu tergantung konteks laporan dan dinamika permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apalagi, kendala selama ini adanya tindakan korektif yang tidak dipatuhi instansi terlapor tersebut.
"Tindakan korektif tidak dijalani oleh instansi terlapor sehingga terkesan mbalelo, untuk itu harus mendapatkan rekomendasi." (Fer/J-3)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel.
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencurigai adanya keterlibatan oknum di balik maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam, khususnya di wilayah Nongsa.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat sembilan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026-2031. berikut daftar namanya
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved