Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DARI awal 2019 hingga September ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta Raya menerima sebanyak 500 laporan masyarakat. Tiga laporan terbanyak soal kepolisian, pertanahan, dan pendidikan. "Rata-rata per bulannya mencapai 55 laporan," kata Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Mochamad Arief Wibowo, kemarin.
Terkait dengan berapa lama rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman setelah adanya laporan masyarakat, kata Arief, range waktunya itu 2 x 30 hari dari pelaksanaan tindakan korektif yang dituangkan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dan dibuat tiap-tiap perwakilan. "Untuk rekomendasi itu adalah produk terakhir Ombudsman yang ditandatangani oleh ketua Ombudsman (dalam hal ini pusat)," sebutnya.
Namun, pembuatan LAHP itu tergantung konteks laporan dan dinamika permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apalagi, kendala selama ini adanya tindakan korektif yang tidak dipatuhi instansi terlapor tersebut.
"Tindakan korektif tidak dijalani oleh instansi terlapor sehingga terkesan mbalelo, untuk itu harus mendapatkan rekomendasi." (Fer/J-3)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved