Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta Joko Subagyo mengatakan pihaknya berupaya mencapai target penerimaan dana tahun ini. Hal itu sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berharap penerimaan dana meningkat minimal 20%.
"Pelaksanaan ini kan hanya tiga bulan. Kalau menurut Pak Gubernur itu pada 2017 sekitar Rp15,1 miliar lalu 2018 sekitar Rp19,8 miliar, maka pelaksanaan (tahun) ini bisa mencapai Rp23 miliar sesuai harapan beliau (Anies)," ujar Joko saat ditemui di Gedung PMI Jakarta, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Senin (2/9).
Ia menyebut masing-masing wilayah di DKI Jakarta juga berupaya menghimpun bulan dana PMI. Seperti di Jakarta Timur yang disebut Joko sebagai wilayah primadona karena berhasil menghimpun dana sekitar Rp7 miliar pada waktu lalu.
Diketahui, bulan dana PMI dilaksanakan untuk menghimpun dana yang nantinya akan digunakan dalam berbagai bentuk pelayanan, antara lain kegiatan tanggap darurat bencana, evakuasi korban bencana, pelayanan Ambulans, sosial dan kesehatan serta pelayanan dapur umum.
Baca juga: Kukuhkan Panitia Bulan Dana PMI, Anies Targetkan Peningkatan Dana
Joko menuturkan pihaknya berusaha menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai cara.
"Sarananya melalui kupon yang bernilai Rp2 ribu, Rp5 ribu atau Rp10 ribu. Kupon itu bisa ditempatkan di tempat hiburan seperti di bioskop. Lalu bisa ke sekolah, ada drop box di mall juga. Kami juga adakan turnamen olahraga dan expo," kata pria yang juga wakil Ketua PMI DKI Jakarta
Pihaknya juga memberdayakan anak muda untuk bekerja sama dalam menghimpun dana. Untuk kendala, menurut Joko, pihaknya masih kesulitan menjangkau kalangan menengah ke atas.
"Sementara kami belum bisa sepenuhnya menjangkau masyarakat menengah ke atas, masih minim. Alasanya karena kurang peduli ya. Oleh karena itu Pak Gubernur mengarahkan ke kita supaya lakukan pendekatan kepada pengusaha atau swasta supaya bisa menggugah kepedulian mereka," tandas Joko.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengukuhkan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Kamis (29/8). Ada 16 anggota dari masing-masing wilayah di DKI yang tergabung dalam panitia bulan dana PMI.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved