Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia Thomas Vargas menyerahkan kepada pencari suaka ihwal tempat tinggal para pencari suaka pasca ditutupnya penampungan di Kalideres, Jakarta.
"Masalah itu kami serahkan sepenuhnya kepada para pengungsi untuk memutuskan mau tinggal dimana," kata Thomas di Gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta, Sabtu (31/8).
Ia mengatakan, pihaknya hanya akan memberi bantuan untuk bertahan hidup, kepada para pencari suaka.
"Kami hanya memberi bantuan sebatas untuk bertahan hidup dan membangun proyek agar mereka bisa hidup secara mandiri," jelasnya.
Saat ditanya mengenai proyek yang akan dibangun pihak UNHCR untuk para pengungsi agar bisa hidup mandiri, Thomas tak banyak berkomentar.
"Proyek yang hendak kami kembangkan itu berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki para pengungsi ini, karena mereka sebenarnya mampu serta memiliki wawasan yang cukup untuk bisa berkontribusi terhadap negara tempat mereka berada saat ini. Mereka pun punya keinginan untuk itu. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah untuk mencoba membuka kemungkinan itu," tuturnya.
Baca juga: DKI Siapkan Nota Keberatan kepada UNHCR
Ia menyebutkan sejauh ini pihaknya telah melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan para pencari suaka.
"Kami sudah mencoba yang terbaik dengan sumber daya terbatas yang kami miliki untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi," sebutnya.
"Tapi kita tidak bisa berhenti disitu, yang juga penting adalah mengembangkan proyek sebagaimana saya katakan tadi, agar mereka bisa mengurus diri sendiri. Sebab, bantuan langsung tidak berkelanjutan dan para pengungsi ingin dapat berkontribusi untuk masyarakat setempat," pungkasnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved