Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETAHUN sudah posisi wakil Gubernur DKI Jakarta kosong tanpa diganti. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut.
"Saya kira kami serahkan saja ke Gubernur DKI dan teman-teman di fraksi DPRD," ujar Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (12/8).
Tjahjo menilai memang sudah seharusnya Pansus Cawagub DKI segera merampungkan tugasnya tersebut. Ia mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan hal tersebut.
"Kami serahkam pada lobi-lobi antar partai pengusung saja dan lobi gubernur. Kewenangan Kemendagri sudah enggak ada," tandas Tjahjo.
Baca juga: Gerindra: Terpilihnya Wagub Tergantung Niat Seluruh DPRD
Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendesak Pansus Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka memilih wagub pengganti.
Jika pansus tidak menyelesaikan tugas mereka, hal itu akan menjadi catatan buruk bagi DPRD DKI Jakarta
"Pimpinan pansus harus betanggung jawab karena anggota dewan yang lain tentu menunggu hasil pansus," ujar Anies. (A-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved