Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INFORMASI tentang rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas wilayah ganjil-genap ke Jalan Fatmawati dan Gajah Mada ditepis oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan pihaknya belum membahas perihal perluasan wilayah ganjil-genap.
"Belum, kita belum masuk ke perluasan," kata Syafrin, Jumat (2/8).
Soal informasi tersebut diakui bukan berasal dari pihaknya. Ia menilai itu datang dari orang iseng.
"Yang iseng ya. Logo saya juga kan bisa difoto, diambil di mbah Google, dapat. Ya kan," jelasnya.
Baca juga: Aturan Ganjil-Genap untuk Sepeda Motor Dikaji
Kendati demikian, ia tidak menampik Dishub menerima banyak usulan untuk dilakukan perluasan ganjil-genap. Namun, pihaknya akan mengkaji lebih lanjut terkait usulan tersebut karena dapat membantu pemerintah menekan sumber pencemaran udara dari sektor transportasi.
"Jadi sekarang ini untuk ganjil-genap diharapkan bisa menekan sumber pencemar, transportasi kan cukup tinggi. Perluasan diharapkan mulai sekarang, harusnya sudah mulai dilakukan. Tapi kan kami harus melakukan kajian dulu, tidak serta merta langsung plek," pungkasnya.
Sebelumnya beredar informasi yang berbunyi seperti berikut;
"Mulai Tanggal 5 s/d 31 Agustus 2019 dilaksanakan sosialisasi perluasan kawasan ganjil-genap untuk mobil dan motor pada kawasan ganjil-genap eksisting dan Jl. Rs Fatmawati - Jl. Panglima Polim - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Pramuka - Jl. Salemba Raya - Jl. Kramat Raya - Jl. Gungung Sahari - Jl. Majapahit - Jl. Gajah Mada - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Suryopranoto - Jl. Balikpapan - Jl. Tomang Raya".(OL-5)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved