Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ADA perseteruan antara Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, dan Wakil Ketua DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest. Gara-garanya pernyataan Rian yang menyebutkan adanya dugaan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Akibatnya, Taufiqurrahman melaporkan Rian ke Polda Metro Jaya.
"Insya Allah besok ya kita melaporkannya. Nanti akan saya kabari. Saya bikin broadcast lagi. Saya akan umumkan lagi ke teman-teman wartawan," kata Taufiq, di Jakarta, Selasa (16/7).
Dalam hal ini, Taufik tidak sendiri. Dia akan mengajak fraksi-fraksi lain ke polisi sebab Rian dianggap telah mencoreng nama DPRD DKI Jakarta.
"Saya pribadi dan mungkin beberapa teman-teman yang lain akan ikut melaporkan. Saya akan ajak fraksi-fraksi lain. Enggak benar ini PSI. Sok-sokan," kritiknya. "Rian akan dilaporkan berdasarkan pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP tentang penghinaan," lanjutnya.
Sebenarnya pernyataan apa yang dilontarkan Rian? "Saya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI," jawab Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Walau sifatnya masih dugaan, tapi dugaan itu berdasarkan informasi yang dia peroleh dari dua elite politik DKI Jakarta. "Saya mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya, ini masih rumor, tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," tegasnya.
Taufik merespons Rian dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. "Ini merupakan suatu bentuk penyebaran kabar bohong yang sangat merugikan institusi DPRD dan para anggota DPRD DKI," tutur Taufik.
Rian menganggap tidak masalah dengan rencana pelaporan dirinya ke kepolisian atas atas tuduhan pencemaran nama baik. "Silakan saja. Itu haknya beliau. Hanya saja, yang saya pikir begini, mungkin harusnya teman-teman anggota dewan berterima kasih sudah ada partai yang mencegah adanya politik uang," ujar Rian saat dihubungi, Selasa (16/7).
Menurut Rian, seharusnya DPRD berterima kasih tentang adanya dugaan politik uang. "Dan seharusnya mereka bersikap waspada atau menelusuri kebenaran informasi itu sebagai bentuk pencegahan sebelum digelarnya rapat paripurna pemilihan wagub," papar Rian.
Rian menegaskan pembukaan informasi itu hanya sebagai niatan baik agar politik uang tidak terjadi. "Korupsi ialah kejahatan luar biasa, tidak mungkin terjadi di depan mata," tegasnya. "Harusnya kita mengingatkan satu sama lain, tapi ini malah melaporkan saya," lanjutnya.
Ketika ditanya tentang siapa yang telah memberikan informasi, Rian menjawab, "Enggak karena saya dapat info dari elite politik. Saya harus rahasiakan identitas beliau. Saya harus hormati beliau sudah terbuka sama saya. Saya hormati," tutupnya. (Ssr/J-2)
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved