Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POSISI wakil gubernur DKI Jakarta ternyata masih dianggap seksi sehingga diminati banyak tokoh publik.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menuturkan sebagai Ibu kota, Jakarta, memiliki posisi geopolitik yang strategis guna menjadi batu loncatan memperoleh dukungan untuk Pilpres 2024.
Terlebih, jabatan wakil gubernur masih tersisa tiga tahun lagi. Periode tersebut dirasa cukup bagi tokoh publik meraih suara rakyat untuk melaju ke kontestasi politik nasional.
"Tentunya posisi kepala daerah Jakarta sangat seksi. Bukan hanya dilihat dari anggaran yang besar tetapi geopolitiknya sangat strategis bagi siapapun yang ingin naik ke level nasional lima tahun lagi," kata Robert saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (2/7).
Kemungkinan potensi kepopuleran tokoh muda dalam kontestasi politik 2024 juga bisa terwujud ketika elite parpol yang lebih senior mundur memberikan kesempatan pada tokoh muda.
Sementara itu, menurutnya, jika tidak ingin bermain di kontes nasional, posisi wagub DKI masih cukup seksi karena memiliki anggaran yang begitu besar.
"Siapapun baik dari swasta maupun tokoh politik pasti akan merasa tertantang untuk bisa mengelola anggaran yang demikian besar mencapai Rp89 triliun," terangnya.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta: Banyak Tokoh Incar Wagub DKI Jakarta
Bukan hanya tertantang mengelola anggaran besar untuk kepentingan rakyat, APBD DKI yang terbesar di Indonesia ini juga menarik bagi tokoh yang mau 'bermain'.
Untuk itu, ia berharap pemilihan wagub bisa berjalan dengan baik tidak hanya melihat sisi politis tetapi juga latar belakang dari para calon wagub.
Ia juga berharap nantinya wagub dengan gubernur tidak terpecah karena memiliki kepentingan politik yang sama.
"Sulit jika keduanya nanti punya tujuan ke depan yang sama dan malah jadi pihak yang berseberangan. Bisa-bisa nanti pecah kongsi dan yang rugi adalah rakyat DKI," tukasnya.
Saat ini, pemilihan wagub DKI masih dalam proses pembahasan tata tertib pemilihan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub di DPRD DKI Jakarta.
Ada dua nama cawagub yang berasal dari PKS yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto. Di sisi lain, nama Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault juga muncul ke permukaan sebagai tokoh yang berminat untuk posisi wagub. Sebelumnya, Adhyaksa juga pernah menjadi kader Partai Gerindra.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved