Hari Pertama Kerja, ASN Pilih Keluyuran

LIBUR panjang Idul Fitri telah berlalu. Aparatur sipil negara (ASN) kembali bekerja untuk melayani masyarakat. Sayangnya, banyak yang belum siap. Mereka tetap datang ke kantor, tapi hanya untuk mengikuti apel dan halalbihalal. Setelah itu pergi keluyuran.

Pemantauan di Kantor Pemerintah Kota Depok, kemarin, menggambarkan situasi demikian. Kantor ramai hanya pada pagi hari. Ruangan unit layanan pengadaan barang dan jasa, misalnya, seketika sepi sesaat setelah acara halalbihalal.

Biasanya, kantor yang berlokasi di Jalan Margonda Ra-ya, Pancoranmas,  tersebut selalu ramai pada hari kerja karena bertindak sebagai pelaksana proses pengadaan barang dan jasa. Termasuk menyusun rencana pemilihan penyedia hingga evaluasi administrasi teknis harga atas penawaran.

Suasana serupa terlihat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos. Hanya tiga meja dari belasan yang terisi. Kepala Dinas DL-HK Kota Depok Etty Suryahati yang tadinya mengikuti apel pagi juga tidak lagi tampak di kantor.

Karena pimpinan tidak ada, sejumlah pegawai yang berada di ruangan mengisi waktu kerja sambil tidur-tiduran.

“Masih ngantuk, baru tadi malam tiba dari kampung,“ kilah seorang di antaranya.  

Suasana lengang juga tampak di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok.

Menyikapi banyaknya kar-yawan yang keluyuran seusai halalbihalal, Wali Kota Depok Muhammad Idris meminta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri untuk mendata-nya.

Mereka yang keluyuran       apalagi sampai membolos agar dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai.

“Para ASN yang membolos tanpa alasan akan mendapat teguran lisan hingga tertulis,” tandas Idris.

Kepala BKPSDM Kota Depok Supian Suri mempertegas tidak ada kebijakan li-buran tambahan pada hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri.

Pegawai yang bolos akan di-serahkan ke pimpinan kantor untuk menegur. “Jadi, atasan langsung yang diminta memberi teguran agar pegawai itu kembali ­beraktivitas seperti biasa,” kata Supian.

Dikenai sanksi

Sementara itu, Pemprov DKI mencatat sebanyak 185 ASN atau 0,27% dari total 66.087 PNS datang terlambat pada hari pertama kerja. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pegawai yang terlambat akan tetap mendapat sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No 53/2010.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi juga mengklaim tingkat kehadiran ASN setempat sangat tinggi yakni 98,73%. Indikasinya ialah dari total pegawai 11.041, tercatat 10.891 orang masuk kerja. (KG/Put/Gan/J-1)