Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM dua pekan terakhir, polisi berhasil menangkap puluhan terorisme yang disinyalir akan melakukan serangan pada aksi 22 Mei 2019 mendatang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan antisipasi dan langkah preventif guna meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas).
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, mengatakan, meskipun telah ramai jadi pembicaraan, sejauh ini ada ada pihak yang memohon izin untuk menggelar aksi massal pada 22 Mei mendatang. Padahal, sejumlah kelompok massa diklaim akan menggelar aksi protes terhadap dugaan kecurangan penyelenggaraaan Pemilihan Umum 2019.
"Aksi, sampai sekarang belum, belum ada (izin aksi pada 22 Mei 2019)," kata Gatot di Jakarta Barat, Minggu (19/5).
Menurutnya, pihak kepolisian tentunya akan meningkatkan pengamanan di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya gangguan keamanan. Apalagi, polisi sudah melakukan persiapan pengamanan dari jauh-jauh hari.
"Kita menyiapkan dari jauh-jauh hari persiapan pengamanan, baik itu di KPU, Bawaslu, atau tempat-tempat lain yang bepotensi terjadinya gangguan kemanan," sebutnya.
Gatot menambahkan, antisipasi dan persiapan pengamanan dilakukan guna menghindari terjadinya kerusuhan bahkan adanya indikasi aksi teror yang direncanakan oleh sekelompok yang tak bertanggung jawab.
"Kita tetap mengantisipasi walaupun beberapa pelaku sudah ditangkap. Karena bagaimanapun kita harus memperhitungkan segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga kita menyiapkan langkah-langkah antisipasi," terangnya.
Baca juga: 22 Mei, Koper Jomin Ajak Masyarakat Beraktivitas seperti Biasa
Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dilaporkan telah menangkap total 29 terduga teroris selama Mei 2019. Bahkan diketahui, sebagian dari jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berencana melakukan serangan bom pada 22 Mei 2019.
Oleh karena itu, polisi terus mengingatkan masyarakat agar tidak mengelara aksi di jalan pada 22 Mei 2019. Terlebih, pengumuman hasil pemilu 2019 itu disebut adanya ancaman aksi terorisme.
"Pada 22 Mei kami mengimbau agar tidak ada aksi massa. Ini akan rawan teror bom dan kejahatan lain," kata Irjen Muhammad Iqbal, Kepala Divisi Humas Polri.
Iqbal menyebut, kelompok itu diduga menyembunyikan buron terduga teroris di Lampung. Mereka berencana melakukan serangan bom pada 22 Mei, yang bertepatan dengan batas akhir rekapitulasi Pemilu 2019 oleh KPU.
"Merencanakan aksi amaliah atau aksi teror dengan menyerang kerumunan massa pada tanggal 22 Mei dengan menggunakan bom," lanjutnya.
Dari 29 teroris itu, sebanyak 18 orang ditangkap di Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung di Sulawesi Selatan. Sedangkan 11 lainnya ditangkap di sejumlah lokasi di Pulau Jawa.
Selain 29 terduga teroris yang ditangkap diduga merencanakan aksi 22 Mei. Pihak kepolisian memastikan sejak awal Januari 2019 terdapat 68 terduga teroris ditangkap.
"Dalam kurun waktu Januari sampai dengan hari ini yaitu bulan Mei 2019, kami melakukan upaya paksa kepolisian yaitu penangkapan terhadap 68 tersangka," jelasnya
Masing-masing yakni, 4 tersangka ditangkap di Januari, 1 tersangka di Februari, 20 tersangka di Maret, 14 tersangka di April, dan 29 tersangka di Mei. Dari 68 tersangka itu, 8 orang di antaranya meninggal dunia. (OL-1)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved