Komisioner KPU Cenderung Berpihak, PDIP Merasa Dicurangi

PENGGELEMBUNGAN suara yang didapat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait Rekapitulasi DPR RI untuk wilayah Kecamatan Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, dan Kecamatan Cikarang Barat, diduga dilakukan secara struktur dan sistematis.

Pasalnya, secara serentak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, dan Kecamatan Cikarang Barat dibela habis-habisan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk tidak membuka kotak suara dan di saat rekapitulasi di kecamatan atau PPK, tidak menggunakannya C1-Hologram.

Pembelaan dari Komisioner KPU Kabupaten Bekasi atas adanya dugaan penggelembungan suara Partai PKS untuk DPR RI, adanya indikasi keberpihakan oknum Komisioner KPU yang beredar berjabat tangan dengan calon anggota legislatif DPR RI PKS, Sa'duddin.

Baca juga: Rekap Suara Kabupaten Bekasi Memanas, 4 Parpol Minta Hitung Ulang.

"Kami dari PDIP tidak mau dicurangi oleh panitia penyelenggara. Apalagi, dugaan kecurangan ini dilakukan secara struktur," kata Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Munan Supriyanto, kepada wartawan, di Bekasi, Kamis (9/5).

Dikatakan Munan, ketidaknetralan Komisioner KPU Kabupaten Bekasi pun diragukan dengan adanya foto yang beredar sedang jabat tangan dengan salah satu caleg dari PKS. Sehingga, wajar saja suara DPR RI untuk PKS mudah digelembungkan.

"Dari awal kami sudah curiga dengan suara PKS yang terlalu tinggi di setiap TPS. Kecurigaan kami sejak di PPK Cibitung dan PPK Cikarang Barat," tambah Munan.

"Sehingga kecurigaan itu benar. Di saat kami menemukan kecurangan saat Rekapitulasi di Kecamatan Babelan dan Tambun Selatan. Untuk itu kami mendesak, KPU dan PPK untuk membuka kotak suara di 4 kecamatan itu," tandas Munan. (RO/OL-1)