MRT Jalur Timur-Barat, Pemprov Ingin Minimalisir Pembebasan Lahan

SETELAH meresmikan pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) koridor Selatan-Utara fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI, sekaligus pembangunan fase 2 Bundaran HI-Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergegas melakukan perencanaan pembangunan MRT koridor Timur-Barat.

Deputi Gubernur DKI Bidang Infrastruktur, Perdagangan dan Transportasi Soetanto Soehodo mengungkapkan pembebasan lahan akan tetap menjadi tantangan terbesar pembangunan MRT dengan rute sepanjang 31 km, sebagaimana yang terjadi saat pemprov membangun koridor Selatan-Utara.

Untuk itu, pihaknya bersama pemerintah pusat menghendaki dalam pembangunan MRT koridor Timur-Barat dapat meminimalisir terjadinya pembebasan lahan. Hal ini sudah dilakukan MRT untuk pembangunan fase 2 yang minim pembebasan lahan karena melalui banyak gedung-gedung cagar budaya.

"Saya kira di Indonesia masalah terbesar adalah pembebasan lahan. Belajar dari fase 2, nanti kita estimasi, pembebasan lahan kita tekan," kata Soetanto ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Crossrail International dengan PT MRT Jakarta di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (2/5).

Baca juga: MRT Optimistis Capai Target Penumpang dengan Tarif Penuh

Dengan teknologi, lanjut Soetanto, hal tersebut bisa diterapkan dengan membangun jalur MRT layang maupun bawah tanah secara keseluruhan atau sebagian.

"Artinya nanti elevated atau bawah tanah jalurnya. Teknologi jadi yang utama bermain," terangnya.(OL-5)