Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sebanyak 199 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah mendaftarkan diri untuk memperebutkan 17 kursi pejabat eselon yang kosong. Pendaftaran seleksi jabatan itu sudah ditutup pada akhir pekan lalu.
"Saat ini, berkas-berkas mereka sedang diperiksa dalam proses seleksi administrasi. Sejauh ini, untuk mengisi jabatan yang kosong itu, prosedur dan jadwalnya berjalan sesuai rencana," papar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, keamrin.
Ke-17 jabatan itu kosong dan diduduki pelaksana tugas setelah Anies melakukan rotasi besar-besaran pada Februari lalu. Posisi pejabat eselon yang kosong di antaranya kepala badan, kepala dinas, direktur RSUD, dan kepala biro.
Baca juga: Anggota Dewan Molor, Rapat Tertunda
Kepala Badan Kepegawaian DKI Chaidir menambahkan ke-199 PNS mendaftar untuk semua formasi. Namun, yang paling banyak mendaftar untuk rumpun administrasi pemerintahan. "Setelah lulus tes administrasi, selanjutnya mereka akan mengikut tes CAT, kompetensi, tes kesehatan, dan wawancara," jelasnya. (Ssr/J-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved