Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan telah menerima laporan dugaan politik uang menjelang pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Saya sudah mendapat informasi dari teman-teman Jakarta Timur, bahwa ada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang melakukan pembagian amplop berisi uang menjelang hari pemungutan suara," ujar Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, muncul laporan yang menyebutkan dugaan terjadinya politik uang dalam bentuk pembagian amplop berisi uang di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bawaslu DKI Jakarta sudah meminta Bawaslu Jakarta Timur melakukan investigasi mendalam dan mengambil langkah penanganan jika kejadian tersebut sudah terbukti terjadi.
Di kesempatan terpisah, anggota Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyampaikan pihaknya telah melepas pria yang diduga akan melakukan politik uang di depan kantor pemenangan caleg DPRD DKI, M Taufik. Pria berinisial CL itu dilepas lantaran adanya kesalahan prosedur dalam penanganan dugaan politik uang tersebut.
"Jadi mekanismenya adalah setelah mendapat temuan, diplenokan, registrasi, baru dilakukan klarifikasi. Kita punya waktu 14 hari untuk Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan klarifikasi. Jadi penangkapan itu kesalahan prosedur," kata Puadi.
Baca juga: Bikin Onar di TPS Tanjung Duren, Anggota Ormas Diamankan Polisi
Dia menambahkan, seharusnya proses pemeriksaan tidak dilakukan kepolisian dari Kantor Polres Jakarta Utara. Pasalnya, itu menjadi kewenangan Gakkumdu Jakarta Utara.
Karena adanya kesalahan prosedur mekanisme penangkapan itu, sambung Puadi, tentunya yang bersangkutan tidak bisa ditahan. Apalagi berdasarkan pemeriksaan, diketahui amplop yang disita dalam penangkapan itu diperuntukkan bagi saksi. (Fer/Ant/J-1)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved