Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELUM danya wakil gubernur hingga tujuh bulan lamanya membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selektif menghadiri undangan agenda yang dialamatkan pada dirinya.
Anies mengaku mengupayakan hadir pada acara yang diselenggarakan setingkat kementerian.
"Kalau dulu bisa saya bisa wagub. Tapi kalau sekarang kalau bukan gubernur atau wagub maka tidak akan dapat kursi depan," ujarnya usai memberi pengarahan di Musrenbang Kota Jakarta Timur, Kamis (28/3).
Baca juga: Gerindra Tepis Dukungan Erwin Aksa Terkait Posisi Wagub DKI
Anies pun berharap proses pemilihan wagub yang saat ini berlangsung di DPRD bisa segera usai. Apalagi sudah tiga minggu lamanya sejak dirinya mengirimkan surat berisi dua nama cawagub yang dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.
Kedua cawagub yang nantinya akan mengikuti proses pemilihan yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto. Keduanya adalah kader PKS.
"Kita doakan mudah-mudahan cepet selesai. Sudah tiga minggu," terangnya. (OL-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved