Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menghendaki jabatan wakil gubernur bisa terisi secepatnya. Hingga kini, jabatan wagub masih kosong usai penyampaian dua nama cawagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto. Kedua nama itu ialah kandidat yang juga disetujui dan disepakati oleh Partai Gerindra.
"Sebaiknya lebih cepat lebih baik. Kan itu pilpres tidak ada urusannya sama ini. Pilpres dan Pileg itu peristiwa yang dialami oleh seluruh rakyat. Yang di sini adalah untuk Jakarta lebih baik prosesnya lebih cepat sehingga kita pun punya kepastian dari semua proses ini," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/3).
Baca juga: MRT Berlaku Gerbong Perempuan di Jam Sibuk
Meski demikian, hingga kini DPRD DKI Jakarta belum memproses tata tertib pemilihan wagub dan diduga akan menundanya hingga proses Pemilu 2019 selesai.
Padahal, Anies telah menyampaikan surat berisi dua nama cawagub hari Senin pekan lalu (4/3). Sebelumnya, pada Jumat (1/3)lalu, dua nama cawagub telah disampaikan oleh PKS dan Partai Gerindra.
"Saya pun begitu terima surat sudah bilang tuh begitu terima surat saya langsung saya antar. Suratnya datang Jumat, hari Senin udah sampai di DPRD pengantar saya," tegasnya.
Meski lambat, Anies tetap menghormati anggota dewan. Menurutnya tugas menentukan wagub saat ini ada di pundak DPRD. (OL-6)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved