Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI A DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan usul dibentuknya panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki perombakan jabatan besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Usul itu, menurut Wakil Ketua Komisi A William Yani rencananya akan digulirkan pada rapat Komisi A yang berlangsung besok, Rabu (13/3).
"Rencananya besok akan ada rapat komisi. Dalam rapat, anggota komisi akan memutuskan apakah akan mengusulkan pembentukan Pansus atau tidak. Jika iya, akan dibawa ke rapat gabungan fraksi-fraksi dan disampaikan dalam paripurna," jelas William, Selasa (12/3).
William mengungkapkan pihaknya memang keberatan dengan proses perombakan jabatan yang dilakukan Februari lalu. Sebanyak 1.125 pegawai negeri sipil (PNS) dari berbagai tingkat eselon dirombak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Komisi A DPRD Sebut Perombakan Jabatan di DKI Buruk
Perombakan dianggap tidak wajar karena aduan dari beberapa lurah yang keberatan karena merasa telah menjalankan kinerja dengan baik. Keberatan itu juga diadukan karena perombakan tidak melalui pemberitahuan lebih dulu dengan pemberian surat keputusan demosi atau pernyataan menerima pencopotan jabatan yang terjadi.
Untuk mendapat dasar pembentukan Pansus itu, pihaknya akan meminta data penilaian perombakan jabatan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI serta berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Jadi ke Komisi ASN itu setelah kita menerima surat dari BKD," tegasnya.(OL-5)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved