Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi aparatur sipil negara (ASN) yang baru saja dilantik. Evaluasi akan dilakukan setiap enam bulan.
"Kita akan lakukan evaluasi setiap enam bulan dan di situ evaluasi akan dilakukan pada mereka yang memegang posisi yang kemarin dilantik," kata Anies di Balai Kota, Selasa (26/2).
Pengisi jabatan baru, menurut Anies, akan diuji seberapa jauh bisa memberikan inovasi serta terobosan dalam menjalankan program kerja yang ada.
"Orang yang baru diberi pesan untuk memberikan pendekatan yang berbeda dan di situlah kepemimpinannya diuji untuk memunculkan inovasi, terobosan," terangnya.
Baca juga: Sore Nanti, Anies Rotasi 1.100 Pejabat Eselon di DKI
Sementara itu, tidak tercapainya Kegiatan Strategis Daerah (KSD) serta penyerapan menjadi indikator rotasi dan demosi yang dilakukan oleh Anies.
"Penyerapan anggaran, KSD, dan kinerja juga perilakunya di lapangan itu semua menjadi faktor. Sebagai ASN sebetulnya wajar dalam dua tahun sampai tiga tahun dipindah," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 ASN dari jenjang eselon IV hingga eselon II. Pelantikan ASN yang baru dirotasi dari proses lelang jabatan itu dilakukan di Lapangan Irti Monas, Senin (25/2).(OL-5)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved