Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik menjamin proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta oleh DPRD DKI akan berjalan lancar.
Dalam konferensi pers pembahasan cawagub DKI di Jakarta, Jumat (22/2), Taufik pun menyebut proses pemilihan akan selesai sebelum Pemilu 2019 berlangsung.
"DPRD nanti prosesnya cepat. Insya Allah bisa lah sebelum Pemilu," kata Taufik.
Baca juga: Senin (25/2), PKS Berikan Dua Nama Cawagub pada Anies
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra telah menyepakati dua dari tiga nama calon wakil gubernur DKI yang memasuki tahap pemilihan final. Kesepakatan itu diresmikan melalui penandatanganan berkas cawagub DKI hari ini.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPW DKI Jakarta PKS Syakir Purnomo, Sekretaris DPW DKI Jakarta PKS Aging Yulianto, Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Mohamad Taufik, dan Sekretaris DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Syarif.
Pemilihan dua nama cawagub yang masuk ke tahap final telah melalui beberapa proses yakni tes kepatutan dan kelayakan serta konsultasi dengan DPP masing-masing parpol. Rencananya Senin (25/2) mendatang kedua nama cawagub akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guna diteruskan ke DPRD agar segera dilakukan pemilihan oleh anggota dewan. Prosedur ini sesuai dengan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Usai mendapat surat berisi dua nama cawagub, pimpinan DPRD akan menggelar rapat untuk menyusun tata tertib bersama Badan Musyawarah DPRD. Setelahnya, panitia pemilihan akan dibentuk.
Ia pun akan menggunakan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta guna menjalin komunikasi dengan anggota dewan lainnya agar bisa melakukan proses pemilihan secepatnya. Ia yakin penyusunan tatib, pembentukan panitia hingga proses pemilihan wagub akan berjalan lancar.
"Saya kan wakil ketua. Saya jamin insya Allah berjalan lancar," tegasnya. (OL-6)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved