Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PIMPINAN DPW PKS DKI Jakarta dan DPD Gerindra DKI Jakarta bertemu Gubernur Anies Baswedan terkait pembahasan dua nama cawagub, Senin (18/2) di Balaikota DKI Jakarta.
Menurut Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo, pertemuan tersebut masih terkait pembahasan dan belum penyerahan dua nama untuk dibawa ke Gubernur Anies kepada DPRD DKI Jakarta.
“Kami hadir untuk menyampaikan informasi hasil tes kepatutan dan kelayakan cawagub yang telah dilaksanakan, sekaligus berdiskusi terkait persiapan pengiriman surat ajuan dua nama kader PKS sebagai cawagub serta tindak lanjut surat gubernur kepada DPRD DKI Jakarta,” jelas Sakhir di Jakarta, Senin (18/2).
Saat ini, masing-masing pimpinan PKS dan Gerindra DKI Jakarta sedang mengonsultasikan nama-nama cawagub DKI kepada pimpinan pusat di masing-masing partai.
Hal itu mengingat dokumen ajuan dua nama kader PKS sebagai cawagub, sesuai edaran yang disampaikan oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta, perlu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PKS-Gerindra DKI Jakarta, plus Ketua Umum/Presiden Partai-Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP.
Baca juga: Penentuan Cawagub DKI Kembali Molor
“Sehingga, sedang diikhtiarkan agar ada penandatanganan bersama surat ajuan dua nama kader PKS sebagai Cawagub antara PKS dan Gerindra,” papar Sakhir.
Dengan demikian, Sakhir berharap agar pekan ini surat ajuan terkait dua nama kader PKS untuk menjadi Cawagub DKI, dapat dikirim kepada Gubernur Anies.
“Sebagaimana penjelasan Gubernur Anies pagi tadi, jika surat ajuan dua nama kader PKS sebagai Cawagub sudah diterima, Insya Allah Gubernur Anies akan segera menindaklanjutinya dengan berkirim surat kepada DPRD DKI Jakarta,” harap Sakhir.
Hadir pada silaturahim tersebut Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo, Ketua MPW PKS DKI Jakarta M Arifin, Wakil Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin, Bendahara Umum DPW PKS DKI Jakarta Noerhadi, serta dari Gerindra yang diwakili oleh Ketua DPD DKI Jakarta M Taufik. (OL-7)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved