Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SENYUM semringah para calon legislatif (caleg) terpampang di tembok, pohon, hingga tiang listrik sepanjang Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan.
Sekira puluhan Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang di sepanjang jalan tersebut.
Di depan gedung-gedung, sepanjang trotoar, hingga di depan gang-gang sempit, APK dengan macam-macam ukuran, mulai dari baliho hingga spanduk berukuran besar dari berbagai partai menumpuk hingga menimbulkan pemandangan yang kurang enak dipandang.
Pemasangan APK para caleg tidak mempertimbangkan unsur keindahan tata kota, sehingga menimbulkan pemandangan kumuh.
Salah satu pengguna jalan yang melintasi trotoar Jalan Raya Kalibata, Sri, mengaku dengan banyaknya APK yang terpasang di sepanjang jalan tanpa memerhatikan estetika kota, menciptakan pemandangan kumuh.
"Memang tidak mengganggu jalan. Tapi kesannya jadi kumuh," kata Sri saat ditemui Media Indonesia, Jumat (15/2).
Baca juga: Bawaslu DKI Tertibkan 13 Ribu Alat Peraga Kampanye
Sri menilai, semestinya pemasangan APK tersebut diatur sedemikian rupa oleh pemerintah agar tidak mengotori pemandangan serta lingkungan masyarakat.
Di samping itu, Anggota Badan Pengawasan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan wilayah Jakarta Selatan menjadi area yang paling banyak dilakukan penertiban.
Terhitung sejak masa kampanye dimulai pada 23 September 2018 lalu, Bawaslu dan Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan lebih dari 3 ribu APK yang terbukti melanggar aturan di wilayah tersebut.
"Dari 6 Kabupaten dan Kota di Jakarta, paling banyak dilakukan penertiban yakni ada di Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 3.813 dari September 2018," kata Puadi kepada Media Indonesia, Jumat (15/2).
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 175 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat sejumlah titik lokasi yang menjadi tempat dilarangnya pemasangan APK, yaitu tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). (OL-3)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved